Perang yang melanda Gaza telah menciptakan gelombang kehancuran yang tidak hanya terlihat secara fisik tetapi juga merusak fondasi ekonomi Palestina secara mendalam. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia mengungkapkan bahwa Otoritas Palestina saat ini menghadapi risiko serius keruntuhan keuangan, memicu alarm atas kesejahteraan rakyat Palestina.

Menurut Bank Dunia, dalam tiga bulan terakhir, situasi fiskal Palestina telah memburuk secara dramatis, menghadirkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan di wilayah tersebut. Penyebab utama dari krisis ini adalah pengeringan aliran pendapatan Palestina, yang dipicu oleh dua faktor utama: pengurangan drastis transfer pendapatan izin yang harus dibayarkan kepada Otoritas Palestina dan penurunan besar-besaran dalam aktivitas ekonomi akibat dampak langsung dari perang Gaza.

Para analis Bank Dunia memperkirakan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, defisit pemerintah Palestina akan mencapai angka yang mengkhawatirkan, diperkirakan mencapai $1,2 miliar. Angka ini melipatgandakan kesenjangan pendanaan yang signifikan, yang pada akhir 2023 telah mencapai $682 juta.

Krisis ekonomi yang semakin dalam ini juga tercermin dalam proyeksi kontraksi ekonomi Palestina yang sangat mengkhawatirkan. Bank Dunia memperkirakan bahwa ekonomi Palestina bisa menyusut antara 6,5 hingga 9,6 persen, sebuah angka yang mencerminkan kerentanan yang besar dari struktur ekonomi yang sudah rapuh.

Dampak langsung dari kontraksi ekonomi ini adalah hilangnya lapangan pekerjaan dalam skala besar. Lebih dari setengah juta pekerjaan telah lenyap sejak awal konflik pada Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 200.000 pekerjaan hilang di Jalur Gaza, sementara hampir 150.000 pekerjaan hilang di Israel yang sebelumnya diisi oleh penduduk Tepi Barat.

Bank Dunia juga mencatat bahwa kondisi kemiskinan telah memburuk secara signifikan, terutama di wilayah Gaza. Hampir setiap warga Gaza saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, sebuah situasi yang mengejutkan dan memprihatinkan.

Dalam menghadapi krisis ini, Otoritas Palestina dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Bank Dunia menyatakan bahwa meningkatnya bantuan luar negeri dan akumulasi tunggakan lebih lanjut kepada pegawai negeri dan pemasok adalah satu-satunya pilihan pembiayaan yang tersedia. Namun, prospek ke depan tetap tidak pasti, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi krisis ini harus segera diambil.

Dengan demikian, respons yang cepat dan terkoordinasi diperlukan dari komunitas internasional. Bantuan yang substansial dan berkelanjutan harus disediakan kepada Palestina untuk membantu memulihkan ekonomi dan memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Krisis keuangan ini tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi juga merupakan isu kemanusiaan yang memerlukan tanggapan global yang kuat dan terpadu. Sudah saatnya dunia bersatu dalam mendukung Palestina untuk melewati masa-masa sulit ini dan membangun kembali fondasi untuk perdamaian dan kemakmuran jangka panjang.