Menyimpan Kenangan dalam Sebuah Karya
January 25, 2025
Pemerintah berencana untuk memberikan tiket angkutan umum yang murah kepada masyarakat yang akan mudik pada tahun 2025. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, menyatakan bahwa perusahaan otobus tidak memiliki masalah terkait harga tiket Lebaran. Menurutnya, tiket pesawat mungkin memiliki isu tersebut, tetapi tidak demikian dengan angkutan darat. Meskipun begitu, Kurnia
Menteri UMKM Maman Abdurahman mengumumkan bahwa pemerintah proses penghapusan piutang bagi 67.000 UMKM. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan adanya laporan tambahan dari bank-bank milik negara. “Sampai saat ini, sudah ada sekitar 67.000 UMKM yang terdaftar untuk mendapatkan penghapusan piutang. Proses ini sedang berlangsung dan akan terus berkembang,” ujar Maman setelah melantik pejabat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan masih sedang mempelajari aturan tentang pengenaan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Mereka sedang fokus mempertimbangkan objek sasaran cukai dan skema pentarifan. Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar DJBC Kemenkeu, Akbar Harfianto, menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan dua skema pentarifan, yaitu dikenakan langsung ke perusahaan atau
Pemerintah berencana untuk membuka sebanyak 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis hingga akhir tahun 2025. Dapur-dapur ini akan menjadi tempat pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, “Kami berharap pada akhir tahun 2025 akan ada sekitar 5.000 dapur makanan bergizi gratis yang beroperasi.” Ia menjelaskan bahwa
Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, meminta pemerintah untuk lebih giat dalam mensosialisasikan barang dan jasa mewah yang akan dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Dolfie menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, yang telah diumumkan
Menurut Bhima Yudhistira, rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dinilai sebagai langkah yang kurang kreatif. Menurutnya, seharusnya fokus diberikan pada pengumpulan pajak dari orang kaya yang selama ini belum maksimal. Bhima menyebut potensi pemerintah untuk mengumpulkan Rp 81,6 triliun sekali penarikan pajak kekayaan. Menurut Bhima, mengubah tarif PPN adalah cara
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, senang dengan rencana pembentukan Task Force Undang-Undang Ketenagakerjaan. Rencana ini melibatkan Kadin Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan. Saat bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Anindya mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Mahkamah Konstitusi telah meminta pemerintah
Hari Ibu (PHI) yang ke-96 tahun 2024 bakal jadi momen spesial buat kita semua, terutama buat mengenang betapa besarnya perjuangan dan kontribusi perempuan Indonesia di berbagai bidang. Tema tahun ini, “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045”, mengajak kita untuk mengapresiasi peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan negara. Peringatan Hari Ibu tahun ini
Pemerintah mau masukin pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum SMK. Wamen Dikdasmen, Fajar Riza Ul Haq, bilang kalo integrasi AI dan coding ini penting banget buat memperkuat pendidikan STEM di Indonesia. Menurut Fajar, belajar AI dan coding nggak cuma soal skill teknis aja, tapi juga soft skill buat para siswa. “Penting banget
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk segera beralih menggunakan e-Katalog versi 6.0 pada tahun depan. E-katalog versi terbaru ini merupakan pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu e-katalog versi 5.0, yang telah digunakan oleh pemerintah daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa secara online guna mencegah terjadinya korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo
