Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, meminta pemerintah untuk lebih giat dalam mensosialisasikan barang dan jasa mewah yang akan dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Dolfie menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, yang telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (1/1/2025), Dolfie menyatakan pentingnya pemerintah untuk menjelaskan dengan jelas kepada masyarakat mengenai daftar barang dan jasa yang termasuk dalam kategori mewah. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait kebijakan ini.

Dengan diberlakukannya tarif PPN 12 persen untuk barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025, Dolfie berharap bahwa pemerintah dapat meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan penghasilan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, kenaikan tarif PPN ini diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mendorong penerimaan negara. Dengan tambahan pendapatan dari kenaikan tarif PPN, diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Menurut Dolfie, efisiensi dan efektivitas belanja negara juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa penerimaan negara dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Hal ini diharapkan dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dan nyaman.

Sebagai informasi tambahan, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025. Keputusan ini telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pada Selasa (31/12/2024).

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa barang dan jasa mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. Beberapa contohnya adalah pesawat jet pribadi, yacht, kapal pesiar, rumah mewah dengan harga jual di atas Rp 30 miliar, balon udara, helikopter, dan kendaraan motor yang terkena PPnBM.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan perekonomian nasional dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mendukung implementasi kebijakan ini demi kemajuan bangsa dan negara.