Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 140 miliar untuk mengganti rugi lahan seluas 2.086 hektar yang akan digunakan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Plt Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan hal ini saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, pada Jumat (23/8/2024). “Kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 140 miliar dari Kementerian PUPR untuk pembayaran ganti rugi tersebut,” ujar Basuki.

Dana tersebut akan digunakan untuk mengganti rugi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol IKN, Pengendali Banjir Sepaku, dan Masjid Negara. Untuk mempercepat proses ini, pemerintah telah membentuk tim terpadu. “Saat ini, tim terpadu sedang bekerja untuk bernegosiasi dengan pemilik lahan di lapangan,” tambah Basuki.

Langkah ini dilakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan IKN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, memastikan bahwa anggaran untuk ganti rugi lahan sebesar 2.086 hektar melalui Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus telah disiapkan dengan baik. “Anggaran untuk ganti rugi lahan tersebut telah kita siapkan dengan matang. Insya Allah aman, untuk tahun ini sudah semuanya siap,” ungkap Suyus pada hari Senin (19/8/2024).

Suyus menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur masih terus berlangsung. “Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol dan bendungan masih berjalan sesuai rencana. Kita memang perlu melakukan pembebasan lahan untuk proyek-proyek tersebut,” jelas Suyus.

Dengan adanya anggaran yang telah disiapkan dan tim terpadu yang bekerja keras, diharapkan proses ganti rugi lahan untuk proyek IKN dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan kemajuan negara Indonesia.