Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) fokus pada efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Ketua FKJKI, Andi Rukman Karumpa, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis yang sudah berjalan agar tidak terhenti. Menurut Andi, hal ini krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai dasar pembangunan nasional.

FKJKI juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur. Andi, yang juga Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), yakin langkah ini akan mendorong pembangunan yang lebih efisien di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.

Selain itu, Andi menyoroti pentingnya memastikan keberlanjutan proyek di daerah. Ia berharap pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran pembangunan meskipun ada kebijakan efisiensi. “Jangan sampai pembangunan di daerah terhambat,” tambahnya.

Andi juga menyampaikan komitmen pelaku usaha sektor konstruksi dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. UMKM sektor konstruksi siap berperan aktif dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah serta layanan kesehatan.

FKJKI tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah, tetapi juga mengajak perusahaan konstruksi untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing anggota dalam proyek swasta maupun internasional.

FKJKI juga berkomitmen membantu UKM konstruksi agar dapat masuk ke rantai pasok industri besar. Mereka siap menjembatani kerja sama antara UKM dan BUMN untuk memastikan UKM dapat tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Andi berharap rekomendasi FKJKI dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan pelaku industri konstruksi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran. Ia juga mengumumkan rencana untuk menggelar pertemuan dengan seluruh anggota FKJKI dalam waktu dekat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKJKI, Sigit Adjar Susilo, menyatakan kebijakan efisiensi anggaran dapat menghambat pembangunan infrastruktur penting seperti pendidikan, kesehatan, dan akses jalan. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan langkah mitigasi yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas sektor konstruksi di tengah tantangan efisiensi anggaran.

Sigit menegaskan dukungan FKJKI terhadap niat Presiden untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Perlu adanya peraturan dari pemerintah untuk mengakselerasi skema pembiayaan kreatif yang melibatkan swasta agar proyek infrastruktur tetap berjalan meskipun dengan anggaran terbatas.