Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara. Kebijakan ini menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan ekonomi baik dari dalam negeri maupun global. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dan tekanan fiskal, langkah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi defisit anggaran yang mencapai Rp 800,33 triliun dan utang jatuh tempo tahun ini, kebijakan efisiensi anggaran menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Pilihan lain seperti menaikkan tarif pajak atau mencetak uang juga tidak dikecualikan. Namun, kebijakan menaikkan PPN sebesar 12 persen mendapat penolakan keras dari masyarakat sehingga hanya diterapkan pada pembelian barang mewah.

Pemangkasan belanja yang tidak produktif, peningkatan transparansi, dan alokasi sumber daya untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi fokus utama kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada utang serta menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Meskipun memiliki banyak manfaat, kebijakan efisiensi anggaran juga bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati. Pemangkasan belanja negara, terutama pada sektor-sektor dengan multiplier effect tinggi seperti infrastruktur, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pengurangan tenaga kerja di sektor publik atau penghentian proyek-proyek pemerintah tertentu juga dapat meningkatkan angka pengangguran.

Untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan bijaksana tanpa menyasar sektor-sektor vital. Kedua, perencanaan matang dan komunikasi transparan sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian di kalangan masyarakat. Ketiga, program-program sosial harus diperkuat untuk melindungi kelompok masyarakat rentan.

Kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema public-private partnership (PPP) juga dapat membantu pemerintah melanjutkan proyek-proyek penting tanpa membebani anggaran negara. Dengan langkah-langkah yang tepat, kebijakan efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Prabowo memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Dengan kolaborasi yang baik, Indonesia dapat mengatasi berbagai hambatan ekonomi dan tetap melaju menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.