Gaya hidup para pimpinan KPU terlihat sangat hedonis setelah skandal pelecehan seksual Hasyim Asyari terungkap. Hal ini menciptakan keraguan terhadap integritas mereka dan membawa dampak negatif pada kinerja DPR. Menurut peneliti Formappi, Lucius Karus, Komisi II DPR seharusnya memainkan peran kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh KPU. Mereka harus lebih waspada terhadap keputusan-keputusan yang terkesan kurang realistis dari pihak KPU.

Skandal Hasyim Asyari seharusnya telah menjadi peringatan bagi Komisi II DPR untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap KPU. Kisah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi seharusnya tidak luput dari pengawasan mereka. Terlebih lagi, ketika isu pengadaan mobil dinas mewah, penyewaan jet pribadi, dan hiburan malam muncul di RDP, Komisi II seharusnya lebih proaktif dalam bertindak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa para komisioner KPU memiliki gaya hidup yang kontroversial. Dalam situasi seperti ini, Komisi II DPR seharusnya lebih berperan sebagai pengawas dan bukan hanya fokus pada proses pemilu semata. Kerjasama antara KPU dan Komisi II DPR dalam penggunaan anggaran penyelenggara pemilu perlu transparan dan adil. Tidak boleh ada kesan kongkalikong atau permainan kepentingan dalam hal ini.

Kepentingan publik harus selalu diutamakan di atas segalanya. Komisioner KPU yang terlibat dalam gaya hidup mewah seharusnya disadarkan akan tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas. Jangan sampai martabat lembaga terus tergerus karena ulah-tingkah mereka yang kurang elok.

Mari kita berharap agar Komisi II DPR dapat lebih tegas dalam mengingatkan KPU akan tugas dan tanggung jawab mereka. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas lembaga demi kebaikan bersama. Semoga kedepannya, kerjasama antara KPU dan Komisi II DPR dapat berjalan lebih baik dan memberikan hasil yang positif bagi Indonesia.